SIKAP WARGA NEGARA INDONESIA TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA

Warga negara pada hakikatnya merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan. Efektifitas penyelanggaraan negara sangar ditentukan oleh partisipasi warga negarnya. Demikian pula halnya dengan sistem ketatanegaraan yang sedang brlzngsung saat ini, dibutuhkan partisipasi, peran serta aktif dari warga negara dalam hal membantu efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan negara. Khsusnya yang mendukung setiap kebijakan pemerintahan yang akan berdampak pada sejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Sistem pemerintahan yang berjalan saat ini adalah sistem presidensial berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen keempat. Sistem pemerintahan baru ini mulai berlaku pada tahun 2004. Pelaksanaan pemerintahan dimulai dengan penyelenggaraan pemilu.

Untuk pertama kalinya pemilu tahun 2004 memiliki 3 kelompok yaitu:

1. Memilih presiden dan wakil presiden dalam satu paket.
2. Memiliki anggota DPR dan DPRD.
3. Memilih anggota DPD.

Setelah terbentuk dasar badan eksekutif dan legislatif, badan-badan tersebut akan melaksanakan tugas, kewenangan  dan fungsinya masing-masing sesuai  dengan UUD 1945. Presiden sebagai kepala pemerintahan membentuk kabinet yang menjalankan pemerintahan sehari-hari. Masa jabatan negara adalah 5 tahun dan sesudah itu dimulai kembali pemerintahan yang beru.

Sistem pemeritahan baru menurut UUD 1945 hasil amandemen ini pada dasarnya bentujuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan dari sistem pemerintahan yang lama. Sistem baru ini tetap menggunakan sistem presidensial tetapi telah diadakan perubahan dan pembaruan agar kesalahan dalam pelaksaan sistem pemerintahan di masa lalu tak terulang lagi.

Untuk mewujudkan sistem pemerintahan demokrasi perlu didasarkan pada UUD yang demokratispula. Dengan demikian, amandemen terhadap UUD’1945 yang telah dilakukan bangsa indonesia merupakan langkah yang sangat penting bagi keseluruhan penyelenggaraanpemerintahan di indonesia. Jadi, masyarakat patut berbangga mendukung sistem pemerintahan ini karena sistem pemerintahan Indonesia dimaksudkan untuk mewujudkan sistem pemerintahan demokrasi.

Dengan demikian hal-hal yang harus dilakukan warga-warga sebSumber: Buku agai sikap peduli terhadap penyelenggaraaan negara adalah

1. Mendukung setiap kebijakan pemerintah yang demokrasi yang dijalankan pemerintahan.
2. Berpartisipasi aktif terhadap pada proses demokratisasi yang dijalankan pemerintahan.
3. Memberikan kritik, saran, dan masukan yang bersifat konstruktif terhadap kebijakan pemerintahan yang kurang berorientasi banyak pada rakyat.
4. Melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan setiap kebijakan dan program pemerintahan yang berorientasi pada pembangunan.
5. Berupaya sekuat tenaga untuk menjadi warga negaara yang baik, dengan jalan memperbaiki diri dan menghilangkan kualitas diri dan profesionalisme sehingga mampu menjadi agent of change.

Sumber: Buku Pendidikan Kewarganegaraan. Budiyanto. Penerbit erlangga.