PSIKOLOGI FORENSIK

Karena forensik sering dianggap sebagai ahli dalam perilaku, tidnakan mengherankan kalau, mereka dianggap ahli yang dapat memberikan keterangan tentang perilaku apapun yang bersangkutan dengan masalah-masalah yang bersangkutan dengan polisi, jaksa,hakim dan lain-lain. Kemudian pemahaman ini berkembang menyangkut segala perilaku yang berhubungan dengan masalah-masalah masyarakat, kriminal, atau pengadilan administratif. selanjutnya, masalah-masalah demikian menjadi psikologis klinis dan sekarang disebut “psikologi forensik”.

Psikologi forensik merupakan metode, teori, dan konsep psikologi terhadap sistem hukum (Wrightman, Nietzel, dan Fortene, 1998). Bidang psikologi ini mula-mula dikembangkan berdasarkan pikiran seorang ahli, yang bisa disebut sebagai Bapak Psikologi  Industri dan Organisasi, lulusan Laboratorium Psikologi Leipzig yang didirikan dan dipimpin Welhelm Wundt. Ia menulis buku On the Witness Stand, 1908. Namun sebelumnya ada kegiatan penelitian yang dilakukan oleh tokoh psikologi terkenal. William Strern, 1901., mengenai daya ingat yang dihubungkan dengna masalah kesaksian seseorang atas suatu peristiwa kriminal. Dalam bukunya itu, Munsterberg menganggap para pejabat di bidang peradilan itu perlu untuk menggunakan tenaga ahli, bukan orang-orang yang hanya menggunakan tenaga ahli, bukan orang-orang yang hanya  menggunakan akal sehat (common sense) saja. Namun, pendapat itu dianggap sebagai arogansi seorang psikolog, dan telah mencemarkan nama baik pengadilan. Alasannya, adalah bahwa peristiwa pengadilan adalah kenyataan sedangkan yang diajukan psikologi itu lebih sebagai gejala laboratorium. Hal ini dikemukakan oleh seorang guru besar di bidang hukum. John Wigmore, pada tahun 1909. Bahkan masalah ini telah berlanjut di pengadilan dengna kekalahan di pihak Munsterberg. Karena itu, untuk jangka waktu yang lama psikologi tidak dapat “menyentuh” pengadilan. Namun 30 tahun kemudian, Wigmore melunakkan serangannya, dan menganggap perlu untuk menerima psikologi di pengadilan dengan harapan didapatnya keterangan yang lebih sehat, akurant, dan praktis.

Baru pada tahun 1954 secara resmi psikologi mendapat sedikit peluang memasukkan wilayah hukum ini, di mana Kejaksaan Agung mulai memperhaitkan ilmu-ilmu sosial, termasuk Psikologi. Dari pada 1962 seorang hakim Amerika Serikat, Bazelon, menulis buku yang menyatakan bahwa psikologi yang berkualitas dapat memberikan kesaksian di pengadilan sebagai saksi ahli dalam bidang gangguan mental.

Kini, psikologi forensik telah merupakan bidang kajian populer dan peranan psikologi dalam pengadilan, termasuk proses yang mengawali, dan dalam semua bidang, pidana maupun perdata keluarga maupun perusahaan.

Terdapat masalah-masalah profesional yang terkait dengna peranan psikologi forensik, yakni masalah pelatihan (training) dan etika serta standar (ethics and standart). Dalam hal pelatihan untuk menjadi ahli psikologi forensik, Poytress, 1979,  menganggap bahwa para calon haruslah  familiar dengan pengujian dan konsep legal, asesmen kelayakan, pengetahuan itu, para calon harus memenuhi pengantar survei lapangan, seminar-seminat dengan topikpsikologi forensik, dan bidang penempatan dalam perangkat forensik. Menambah pengetahuan mengenai Psikologi Klinis secara umum, mereka harus mendapat keahlian dalam bidang hukum sehingga kesaksian, konsultasi, dan riset mereka memadai. Secara meningkat, departemen akademik menawarkan pelajaran forensik.

Dalam masalah etika dan standar, disamping standar dan etika yang umum, ilmuwan di bidang forensik harus mengikuti code Akademik Amerika mengenai ilmu-ilmu forensik (Blau, 1998). Kode ini menekankan pada:

1. Kelengkapan dan keakuratan dalam menyatakan kualifikasi profesional seseorang.
2. Akurasi dan kejujuran teknis dan ilmiah dalam membuat laporan dan kesaksian.
3. Tidak memihak.

Sumber: Pengantar Psikologi Klinis. Edisi revisi. Prof. Dr. SUTARDJO A. WIRAMIHARDJA, Psi.